BENGKULU TENGAH, Swara Nusantara — Pengelolaan Dana Desa Susup, Kecamatan Merigi Sakti, Kabupaten Bengkulu Tengah, menjadi perhatian setelah adanya sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut. Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan membawa temuan dan indikasi yang perlu diklarifikasi tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, Desa Susup tercatat menerima pagu sebesar Rp836.572.000 pada 2024. Seluruh pagu tersebut tercatat telah disalurkan melalui dua tahap, masing-masing Rp336.811.400 atau 40,26 persen dan Rp499.760.600 atau 59,74 persen. Pada tahap ketiga tercatat nihil.
Pada 2025, pagu Dana Desa Susup tercatat sebesar Rp710.882.000, juga telah disalurkan seluruhnya melalui dua tahap, yakni Rp377.534.000 atau 53,11 persen dan Rp333.348.000 atau 46,89 persen.
Dengan demikian, total pagu Dana Desa Susup yang tercatat untuk periode 2024–2025 mencapai Rp1.547.454.000.
BPAN menyoroti sejumlah pos yang dinilai membutuhkan penelusuran, terutama yang berkaitan dengan ketahanan pangan, keadaan mendesak, pembangunan jalan usaha tani, penyertaan modal, serta penyelenggaraan Posyandu.
Pada 2024, misalnya, terdapat anggaran peningkatan produksi peternakan yang terdiri dari beberapa kegiatan dengan nilai Rp57.449.600, Rp100.500.000 dan Rp81.228.400, atau total sekitar Rp239.178.000. Anggaran tersebut disebut berkaitan dengan alat produksi dan pengolahan peternakan, kandang, serta kegiatan peningkatan produksi peternakan.
Sementara pada 2025 terdapat anggaran Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan sebesar Rp8.494.000. Pos-pos tersebut menjadi bagian yang akan dicermati BPAN untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, penerima manfaat, serta bukti pertanggungjawabannya.
Pos Keadaan Mendesak
Sorotan berikutnya tertuju pada pos Keadaan Mendesak. Pada 2024 tercatat tiga alokasi, masing-masing Rp30 juta, Rp6 juta dan Rp36 juta, sehingga totalnya mencapai Rp72 juta.
Pada 2025 kembali terdapat alokasi Keadaan Mendesak sebesar Rp36 juta.
BPAN menilai penggunaan anggaran tersebut perlu diklarifikasi, terutama mengenai dasar penetapan keadaan mendesak, penerima manfaat, bentuk penyaluran, serta dokumen pertanggungjawaban. Penelusuran tersebut diperlukan agar penggunaan Dana Desa benar-benar sesuai dengan ketentuan dan tujuan program.
Jalan Usaha Tani Juga Disorot
Pos pembangunan infrastruktur pertanian juga menjadi perhatian. Pada 2024 tercatat kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani sebesar Rp76.400.000.
Kemudian pada 2025, anggaran untuk kegiatan serupa tercatat jauh lebih besar, yakni Rp204.926.000.
Total dua tahun untuk kegiatan jalan usaha tani berdasarkan data tersebut mencapai Rp281.326.000.
BPAN menyatakan pelaksanaan kegiatan tersebut perlu dicocokkan dengan kondisi fisik di lapangan, lokasi pekerjaan, volume dan spesifikasi pekerjaan, serta dokumen pengadaan dan pertanggungjawaban. Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan anggaran yang tercatat benar-benar sesuai dengan pekerjaan yang dilaksanakan.
Penyertaan Modal Capai Rp318 Juta
Pos lain yang menjadi perhatian adalah penyertaan modal. Pada 2024 tercatat penyertaan modal sebesar Rp75.400.000 dan Rp100.000.000, dengan total Rp175.400.000.
Pada 2025, kembali tercatat penyertaan modal sebesar Rp143.176.400.
Dengan demikian, total penyertaan modal yang tercatat dalam dua tahun mencapai Rp318.576.400.
BPAN akan meminta agar penggunaan anggaran tersebut ditelusuri, termasuk lembaga atau badan usaha penerima, dasar penyertaan modal, bentuk usaha yang dibiayai, serta perkembangan dan pertanggungjawaban atas modal desa tersebut.
Anggaran Posyandu Juga Diminta Transparan
Sektor pelayanan kesehatan masyarakat melalui Posyandu turut masuk dalam sorotan.
Pada 2024, sejumlah alokasi untuk penyelenggaraan Posyandu tercatat antara lain Rp17.890.380, Rp11.895.000, Rp4.605.000, Rp26.089.000, Rp11.670.000 dan Rp16.986.000. Jika dijumlahkan, anggaran yang tercantum dalam enam pos tersebut mencapai Rp89.135.380.
Pada 2025 terdapat empat alokasi Posyandu, masing-masing Rp17.362.000, Rp2.100.000, Rp4.168.000 dan Rp25.578.000, dengan total Rp49.208.000.
Artinya, berdasarkan rincian yang diberikan, alokasi Posyandu yang tercatat pada 2024–2025 mencapai sekitar Rp138.343.380.
BPAN meminta agar realisasi anggaran tersebut dapat dipastikan melalui dokumen kegiatan, daftar penerima manfaat, penggunaan makanan tambahan, insentif kader, serta bukti kegiatan Posyandu di desa.
BPAN Akan Bawa Data ke APH
BPAN menegaskan, sorotan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi penyimpangan. Data dan sejumlah pos anggaran tersebut dinilai perlu diverifikasi lebih lanjut untuk mengetahui kesesuaian antara anggaran, realisasi kegiatan, kondisi fisik, penerima manfaat dan dokumen pertanggungjawaban.
“Data ini akan kami pelajari dan kami akan melaporkannya kepada APH agar dapat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kami menyoroti terutama ketahanan pangan, keadaan mendesak, jalan usaha tani, penyertaan modal dan Posyandu,” demikian sikap BPAN sebagaimana disampaikan dalam bahan informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini.
Pelaporan kepada APH nantinya diharapkan dapat memberikan kepastian mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban Dana Desa Susup, sekaligus memastikan setiap rupiah anggaran desa digunakan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan dari Pemerintah Desa Susup mengenai rincian pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pos-pos anggaran yang menjadi perhatian tersebut. Pemerintah Desa Susup memiliki hak jawab dan ruang untuk memberikan klarifikasi atas seluruh data dan substansi yang diberitakan.
Ev






