Dugaan Mark-Up Dana Desa Tebing Kandang Jadi Sorotan, APH Diminta Audit Menyeluruh

Bengkulu Utara – Pengelolaan Dana Desa Tebing Kandang, Kecamatan Air Napal, Kabupaten Bengkulu Utara, kembali menjadi perhatian publik. Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2024 dan 2025 yang diperbarui masing-masing pada 4 April 2026 dan 27 Juni 2026, sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran yang cukup besar dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut guna memastikan seluruh pelaksanaannya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun Anggaran 2024, Desa Tebing Kandang menerima pagu Dana Desa sebesar Rp841.350.000 yang telah tersalurkan 100 persen melalui dua tahap, yakni Rp358.809.600 pada tahap pertama dan Rp482.540.400 pada tahap kedua. Sementara Tahun Anggaran 2025, desa tersebut memperoleh pagu sebesar Rp701.783.000 dengan realisasi penyaluran hingga saat ini sebesar Rp542.550.800 atau sekitar 77 persen melalui dua tahap.

Sorotan publik mengarah pada sejumlah kegiatan yang memiliki nilai anggaran cukup besar, di antaranya pembangunan dan peningkatan sumber air bersih senilai Rp116.020.900 serta Rp37.840.000, dukungan program rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp90.000.000, penguatan ketahanan pangan sebesar Rp106.875.000 dan Rp37.500.000, pemeliharaan sarana pendidikan nonformal Rp40.938.300, serta berbagai kegiatan operasional, pembinaan lembaga desa, penyelenggaraan informasi publik, hingga peningkatan kapasitas perangkat desa.

Pada Tahun Anggaran 2025, perhatian juga tertuju pada pembangunan jalan usaha tani dengan nilai Rp139.345.000 dan Rp50.526.600, penyertaan modal sebesar Rp140.356.600, keadaan mendesak Rp72.000.000, serta sejumlah program lainnya yang menggunakan Dana Desa.

Besarnya nilai anggaran pada sejumlah kegiatan tersebut memunculkan harapan agar dilakukan audit secara menyeluruh guna memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, realisasi anggaran, volume pekerjaan, kualitas hasil pembangunan, serta manfaat yang diterima masyarakat. Audit juga dinilai penting untuk memastikan tidak terdapat dugaan mark-up anggaran, pembayaran yang tidak sesuai ketentuan, maupun penyimpangan lain dalam pengelolaan Dana Desa.

Sejumlah elemen masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH), Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kegiatan yang dibiayai Dana Desa Tebing Kandang Tahun Anggaran 2024 dan 2025. Pemeriksaan tersebut diharapkan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan bukti agar dapat memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai apakah seluruh anggaran telah dikelola sesuai peraturan perundang-undangan atau terdapat indikasi penyimpangan yang memerlukan tindak lanjut hukum.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat hasil audit maupun putusan dari aparat penegak hukum yang menyatakan adanya penyimpangan atau mark-up dalam pengelolaan Dana Desa Tebing Kandang. Oleh karena itu, seluruh dugaan yang berkembang masih memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *