BENGKULU TENGAH, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Temiang, Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah, tahun anggaran 2024–2025 menjadi sorotan. Sejumlah pos anggaran bernilai besar dinilai perlu diperiksa ulang, terutama pembangunan jalan usaha tani, pemeliharaan keramba, ketahanan pangan, serta pembangunan sarana dan prasarana Posyandu.
Berdasarkan data yang dihimpun, tahun 2024 Desa Temiang memiliki pagu Dana Desa Rp682.679.000 dengan penyaluran Rp533.438.652. Sementara tahun 2025 pagu mencapai Rp687.908.000 dengan penyaluran Rp436.522.160.
Beberapa pos anggaran yang menjadi perhatian di antaranya pembangunan sarana dan prasarana Posyandu tahun 2024 sebesar Rp206.915.000 serta peningkatan produksi peternakan sebesar Rp141.550.000.
Pada tahun 2025, tercatat anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani mencapai Rp105.060.200, pemeliharaan keramba/kolam perikanan darat sebesar Rp106.171.600, serta program ketahanan pangan dan peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp45.210.000.
Selain itu, penyelenggaraan informasi publik desa tercatat mencapai Rp62.100.000. Sejumlah nilai tersebut dinilai perlu mendapat penjelasan terkait perencanaan, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, harga pengadaan, serta manfaatnya bagi masyarakat.
GPRI Minta Inspektorat Turun ke Lapangan
Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) mendorong Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan audit ulang terhadap pengelolaan Dana Desa Temiang tahun 2024–2025.
GPRI meminta pemeriksaan tidak hanya sebatas dokumen administrasi, tetapi juga mencakup pemeriksaan fisik terhadap jalan usaha tani, keramba, program ketahanan pangan, pembangunan Posyandu, serta kegiatan lainnya yang memiliki nilai anggaran cukup besar.
Pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan tidak ada ketidaksesuaian antara RAB, laporan pertanggungjawaban (LPJ), volume pekerjaan, harga material, dan hasil kegiatan di lapangan.
Apabila ditemukan indikasi penggelembungan anggaran (mark-up), pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, atau penyimpangan lainnya yang didukung bukti, diharapkan dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum dan diteruskan kepada aparat penegak hukum (APH) apabila ditemukan dugaan tindak pidana.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesimpulan mengenai dugaan penyimpangan maupun kerugian negara. Pemerintah Desa Temiang dan Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah diharapkan memberikan klarifikasi serta hak jawab.
SWARA NUSANTARA akan terus mengawal persoalan ini demi transparansi dan akuntabilitas penggunaan Dana Desa.
Tim






