Dana Desa Lubuk Sirih Ulu Disorot, BPAN Akan Laporkan Jalan Usaha Tani, Ketahanan Pangan dan Penyertaan Modal ke APH
BENGKULU SELATAN, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Lubuk Sirih Ulu, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 menjadi perhatian. Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) berencana melaporkan sejumlah pos anggaran desa tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH), terutama terkait jalan usaha tani, ketahanan pangan, penyertaan modal, serta sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa yang tersedia, Lubuk Sirih Ulu tercatat memiliki pagu anggaran sebesar Rp646.446.000 pada 2024 dan Rp623.397.000 pada 2025. Dengan demikian, total pagu Dana Desa selama dua tahun tersebut mencapai Rp1.269.843.000.
Data tersebut mencatat status Desa Lubuk Sirih Ulu sebagai desa berstatus maju. Namun, besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sejumlah kegiatan dinilai perlu diimbangi dengan keterbukaan informasi, kesesuaian pelaksanaan kegiatan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat.
Anggaran Jalan Usaha Tani Rp101,66 Juta Jadi Perhatian
Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan usaha tani pada tahun anggaran 2024 dengan nilai tercatat sebesar Rp101.660.000.
Anggaran tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, nilai anggaran, realisasi pekerjaan, serta kondisi fisik jalan usaha tani yang dibangun atau ditingkatkan.
BPAN berencana membawa persoalan tersebut kepada APH agar dilakukan pemeriksaan sesuai kewenangan. Penelusuran diperlukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan dan memberikan manfaat sebagaimana yang direncanakan bagi masyarakat, khususnya para petani.
Meski demikian, besarnya nilai anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian lebih lanjut harus didasarkan pada dokumen perencanaan, bukti pengeluaran, hasil pekerjaan di lapangan, serta hasil pemeriksaan pihak berwenang.
Ketahanan Pangan dan Penyertaan Modal Perlu Ditelusuri
Selain jalan usaha tani, alokasi anggaran yang berkaitan dengan ketahanan pangan juga menjadi perhatian.
Pada 2024, data mencatat anggaran penguatan ketahanan pangan tingkat desa sebesar Rp22.151.000. Sementara itu, pada 2025 terdapat anggaran peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp3.000.000.
Di samping kedua pos tersebut, pada 2025 tercatat anggaran pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan nonpertanian sebesar Rp177.000.000.
Nilai anggaran teknologi tepat guna tersebut menjadi salah satu pos yang perlu mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama mengenai jenis teknologi yang diadakan, tujuan penggunaannya, pihak penerima manfaat, serta bukti realisasi pengadaan.
BPAN juga menyoroti pos penyertaan modal pada 2025 sebesar Rp124.680.000.
Penggunaan dana penyertaan modal perlu ditelusuri melalui dokumen penetapan anggaran, mekanisme penyaluran, identitas badan usaha atau pihak penerima, bukti transaksi, serta laporan pertanggungjawaban. Jika dana tersebut disalurkan kepada badan usaha milik desa, keterbukaan mengenai pengelolaan dan perkembangan usahanya juga menjadi bagian penting untuk memastikan akuntabilitas.
Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui apakah dana telah digunakan sesuai peruntukannya dan apakah manfaat ekonominya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
Anggaran Informasi Publik dan Kegiatan Lain Turut Disorot
Pada tahun anggaran 2025, terdapat pula alokasi sebesar Rp50.150.000 untuk penyelenggaraan informasi publik desa, seperti pembuatan poster atau baliho informasi penetapan dan laporan pertanggungjawaban APBDes.
Nilai tersebut perlu diklarifikasi melalui rincian kegiatan, bukti pengadaan, dokumen pembayaran, serta hasil pekerjaan yang dapat diperiksa.
Selain itu, data tahun 2024 mencatat anggaran pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar sebesar Rp53.075.000. Pada tahun yang sama, beberapa kegiatan pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah tercatat dalam sejumlah pos anggaran dengan nilai yang berbeda-beda.
Pencatatan beberapa kegiatan sejenis tidak otomatis menunjukkan adanya pelanggaran. Namun, rincian setiap kegiatan perlu diperiksa untuk memastikan tidak terjadi penghitungan ganda, ketidaksesuaian realisasi, atau penggunaan anggaran yang tidak didukung bukti memadai.
Pemeriksaan juga perlu memperhatikan perbedaan antara nilai anggaran yang tercantum dalam data dan nilai realisasi yang benar-benar telah dibelanjakan.
BPAN Berencana Membawa Temuan Awal ke APH
BPAN menyatakan akan membawa sejumlah pos anggaran Dana Desa Lubuk Sirih Ulu kepada APH untuk meminta penelusuran lebih lanjut. Fokusnya meliputi anggaran jalan usaha tani, ketahanan pangan, penyertaan modal, pengadaan teknologi tepat guna, serta kegiatan lain yang dinilai membutuhkan penjelasan dan verifikasi.
Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemeriksaan secara objektif terhadap dokumen administrasi, proses pengadaan, realisasi pekerjaan, serta pertanggungjawaban keuangan desa.
Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan indikasi pelanggaran, penanganannya diharapkan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila seluruh kegiatan dapat dibuktikan telah dilaksanakan sesuai aturan, hasil pemeriksaan juga perlu menjadi bagian dari informasi yang disampaikan kepada publik.
Perlu ditegaskan bahwa data pagu dan rincian anggaran merupakan dasar untuk melakukan penelusuran awal, bukan bukti bahwa telah terjadi tindak pidana atau kerugian negara.
Hak Jawab dan Klarifikasi Tetap Terbuka
Hingga berita ini disusun, data yang menjadi dasar pemberitaan belum disertai dokumen pemeriksaan yang menyimpulkan adanya penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa Lubuk Sirih Ulu.
Oleh karena itu, klarifikasi dari pemerintah desa sangat diperlukan, terutama mengenai realisasi anggaran jalan usaha tani tahun 2024, penggunaan anggaran ketahanan pangan, penyaluran penyertaan modal tahun 2025, pengadaan teknologi tepat guna senilai Rp177 juta, serta rincian kegiatan lain yang menjadi perhatian.
Redaksi Swara Nusantara membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi kepala desa maupun pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan, dokumen pendukung, serta informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang dipersoalkan.
Pemberitaan ini diharapkan menjadi bagian dari kontrol sosial terhadap penggunaan uang negara sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan Dana Desa yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Lubuk Sirih Ulu.
Tim






