BENGKULU TENGAH, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Panca Mukti, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, tahun anggaran 2024–2025 menjadi perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN).
BPAN menyoroti anggaran drainase, jalan desa, jalan usaha tani, penyertaan modal, serta sejumlah kegiatan lainnya. Data tersebut rencananya akan dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditelusuri lebih lanjut.
BPAN secara khusus menekankan kepada Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah agar segera melakukan audit ulang secara menyeluruh. Audit diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, dokumen perencanaan, realisasi pekerjaan, volume dan spesifikasi teknis, bukti transaksi, serta kondisi fisik di lapangan.
Total pagu Dana Desa Panca Mukti mencapai Rp930.194.000 pada 2024 dan Rp937.979.000 pada 2025. Dengan demikian, total pagu selama dua tahun sebesar Rp1.868.173.000.
Anggaran yang Disorot
Pada 2024, anggaran pembangunan drainase dan prasarana jalan desa mencapai Rp167.505.000. Sementara pada 2025, anggaran serupa tercatat Rp131.395.000, ditambah pembangunan dan pengerasan jalan desa sebesar Rp156.124.000.
Anggaran jalan usaha tani mencapai Rp138.899.000 pada 2024 dan Rp58.130.000 pada 2025. Totalnya sebesar Rp197.029.000.
Selain itu, terdapat penyertaan modal pada 2025 sebesar Rp188.650.000 yang juga diminta untuk diperiksa, termasuk tujuan penggunaan, penerima, dokumen penetapan, dan laporan pertanggungjawabannya.
Data 2025 juga mencatat anggaran Sistem Informasi Desa sebesar Rp87.500.000, Posyandu Rp74.200.000, serta ketahanan pangan desa Rp19.170.000.
Klarifikasi Pemerintah Desa
Pemerintah Desa Panca Mukti menyampaikan bahwa pembangunan drainase jalan desa telah dimonitoring oleh pihak kecamatan dan pendamping desa.
“Assalamualaikum Pak, hak jawab kami, kegiatan pembuatan drainase jalan desa sudah dimonitoring dari pihak kecamatan dan pendamping desa. Kami melaksanakan sudah sesuai aturan,” demikian klarifikasi melalui WhatsApp.
Namun, monitoring dan audit memiliki ruang lingkup berbeda. Karena itu, Inspektorat didorong melakukan audit ulang secara independen dengan memeriksa dokumen anggaran, bukti transaksi, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, kondisi fisik, serta laporan pertanggungjawaban.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang membuktikan adanya penyimpangan dalam kegiatan tersebut.
BPAN Siapkan Pelaporan
BPAN menyatakan akan membawa data anggaran Dana Desa Panca Mukti kepada APH untuk ditelaah sesuai kewenangan. Laporan diharapkan dilengkapi dokumen pendukung, seperti APBDes, laporan realisasi, dokumen kegiatan, bukti transaksi, dan dokumentasi pekerjaan.
BPAN menegaskan bahwa audit ulang oleh Inspektorat penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum dan memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan. Audit ulang bukan berarti pemerintah desa terbukti melakukan pelanggaran, melainkan untuk memperoleh kepastian berdasarkan pemeriksaan yang objektif.
Hak Jawab Terbuka
Redaksi Swara Nusantara membuka ruang hak jawab bagi Kepala Desa Panca Mukti, Inspektorat, pihak kecamatan, pendamping desa, dan pihak terkait lainnya.
Sampai saat ini, belum ada hasil audit resmi yang membuktikan penyalahgunaan anggaran, pekerjaan fiktif, mark-up, atau kerugian negara. Karena itu, seluruh informasi masih memerlukan klarifikasi dan verifikasi lebih lanjut.
Team






