Dana Desa Pasar Pino 2024–2025 Capai Rp1,55 Miliar, BPAN Siap Laporkan Anggaran Ketahanan Pangan, Jalan Permukiman dan Drainase ke APH

BENGKULU SELATAN, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa (DD) Pasar Pino, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 menjadi perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN).

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, total anggaran yang dialokasikan untuk Desa Pasar Pino selama dua tahun tersebut mencapai Rp1.551.463.000. Rinciannya, tahun 2024 sebesar Rp756.379.000 dan tahun 2025 sebesar Rp795.084.000. Kedua tahun anggaran tersebut tercatat telah disalurkan 100 persen melalui dua tahap, masing-masing 60 persen dan 40 persen. Desa Pasar Pino juga tercatat berstatus Desa Mandiri.

Dalam rincian penggunaan anggaran tahun 2024, terdapat sejumlah kegiatan, di antaranya peningkatan produksi peternakan sebesar Rp140 juta, keadaan mendesak Rp93,6 juta, penyusunan dokumen perencanaan desa Rp69,256 juta, serta penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal sebesar Rp55,8 juta.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk pembangunan jalan lingkungan permukiman sebesar Rp38,855 juta, pembinaan PKK Rp35,4 juta, Pos Kesehatan Desa Rp35,356 juta, dan pengelolaan perpustakaan desa Rp39,32 juta.

Sementara pada tahun 2025, sejumlah alokasi yang menjadi perhatian meliputi penyertaan modal sebesar Rp159,1 juta, pembangunan prasarana jalan desa berupa gorong-gorong, selokan dan drainase sebesar Rp85 juta, serta penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp62,696 juta.

Di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi, terdapat anggaran penyertaan modal yang perlu dicermati dari sisi perencanaan, pelaksanaan, realisasi serta manfaatnya bagi masyarakat desa.

Menanggapi data tersebut, BPAN menyatakan akan membawa sejumlah pos anggaran Desa Pasar Pino kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan penelaahan lebih lanjut.

Adapun tiga sektor yang menjadi perhatian BPAN yakni anggaran ketahanan pangan, pembangunan jalan lingkungan permukiman, serta pembangunan dan peningkatan drainase.

BPAN menilai penggunaan anggaran pada sektor-sektor tersebut perlu dipastikan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi pekerjaan, volume kegiatan, bukti pertanggungjawaban serta kondisi fisik hasil pekerjaan di lapangan.

BPAN juga mendorong agar Inspektorat Kabupaten Bengkulu Selatan melakukan pemeriksaan terhadap kegiatan-kegiatan tersebut guna memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Rencana penyampaian laporan kepada APH tersebut merupakan langkah untuk meminta penelusuran dan pemeriksaan, bukan pernyataan bahwa telah terjadi penyimpangan atau tindak pidana.

BPAN berharap aparat terkait dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen administrasi, realisasi anggaran dan kondisi fisik pekerjaan, khususnya pada sektor ketahanan pangan, jalan permukiman dan drainase.

Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Pemerintah Desa Pasar Pino terkait rencana pelaporan tersebut. Pihak pemerintah desa tetap memiliki hak untuk menyampaikan penjelasan maupun hak jawab guna memberikan informasi yang berimbang kepada masyarakat.

SWARA NUSANTARA akan terus mengikuti perkembangan persoalan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan keterbukaan informasi publik.

Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *