Dana Desa Nusuk Disorot, BPAN Akan Laporkan Sumur Bor, Olahraga, Balai Desa hingga Penyertaan Modal ke APH

Oplus_131072

KAUR — Pengelolaan Dana Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur, menjadi sorotan. Sejumlah pos anggaran dengan nilai cukup besar dalam data penyaluran Dana Desa tahun 2024 dan 2025 disebut akan menjadi bahan perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) untuk dilaporkan kepada aparat penegak hukum (APH).

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, pada 2024 Desa Nusuk tercatat menerima pagu sebesar Rp693.594.000. Dana tersebut telah disalurkan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp352.333.200 atau 50,80 persen dan tahap kedua Rp341.260.800 atau 49,20 persen.

Dalam rincian penggunaan anggaran 2024, terdapat sejumlah kegiatan dengan nilai relatif besar, di antaranya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa sebesar Rp121.480.000, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan usaha tani sebesar Rp148.634.000, serta dua pos pembangunan sumber air bersih masing-masing sebesar Rp74.355.000 dan Rp76.069.000.

Selain itu, terdapat anggaran penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp44.740.000, keadaan mendesak Rp43.200.000, pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp29.800.000, serta sejumlah pos lainnya.

Sementara pada 2025, pagu Dana Desa Nusuk meningkat menjadi Rp944.096.000. Penyaluran tercatat dua tahap, yakni Rp475.362.400 atau 50,35 persen dan Rp468.733.600 atau 49,65 persen.

Pada tahun tersebut, kembali tercatat sejumlah anggaran bernilai cukup besar. Di antaranya pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa sebesar Rp239.000.000, penyertaan modal sebesar Rp188.820.000, pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih masing-masing Rp139.855.000 dan Rp73.545.000, serta pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai desa atau balai kemasyarakatan sebesar Rp80.700.000.

Besarnya nilai pada sejumlah pos tersebut menjadi perhatian BPAN. Terutama anggaran yang berkaitan dengan sumur bor atau sumber air bersih, sarana olahraga milik desa, balai desa, penyertaan modal, serta pos-pos lain yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan dan pemeriksaan lebih lanjut.

BPAN menyatakan akan membawa temuan dan data tersebut kepada APH untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Pelaporan tersebut dimaksudkan agar penggunaan anggaran desa dapat diperiksa secara objektif, termasuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi pekerjaan, volume kegiatan, spesifikasi, serta pertanggungjawaban keuangannya.

Meski demikian, besarnya suatu anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya pelanggaran. Dugaan penyimpangan maupun potensi kerugian negara tetap membutuhkan pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga yang berwenang.

BPAN juga mendorong Pemerintah Desa Nusuk memberikan keterbukaan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan, khususnya pekerjaan sumber air bersih, fasilitas olahraga, balai desa dan penyertaan modal. Klarifikasi dari pihak pemerintah desa diperlukan agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Saat dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait sorotan terhadap sejumlah pos anggaran Dana Desa Nusuk, Kepala Desa Nusuk menyampaikan bahwa selama hampir enam tahun masa kepemimpinannya, belum pernah ada pemberitaan media yang mengekspos dirinya terkait pengelolaan Dana Desa.

“Bulan empat tahun depan saya genap enam tahun menjabat sebagai kepala desa. Tidak ada satu pun media yang mengekspos saya terkait Dana Desa, baik media dari Kaur, Manna maupun provinsi. Jadi pikir-pikirlah dengan Anda sendiri,” ujar Kepala Desa Nusuk melalui pesan WhatsApp.

Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas adanya sorotan terhadap sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa, termasuk pembangunan sumber air bersih, sarana olahraga, balai desa dan penyertaan modal.

Team

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *