KAUR, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Padang Leban, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 menjadi perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN). Sejumlah pos anggaran dengan nilai cukup besar, mulai dari pembangunan sumber air bersih, kegiatan Posyandu, sarana energi alternatif, pembinaan PKK hingga penyertaan modal, disebut akan menjadi bahan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa yang dihimpun, Desa Padang Leban tercatat menerima pagu anggaran sebesar Rp745.598.000 pada 2024 dan Rp785.169.000 pada 2025. Dengan demikian, total pagu Dana Desa selama dua tahun tersebut mencapai Rp1.530.767.000.
Data tersebut juga mencatat status Desa Padang Leban sebagai desa berstatus maju pada kedua tahun anggaran.
Pada 2024, penyaluran Dana Desa tercatat dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp385.551.200 atau 51,71 persen, sedangkan tahap kedua sebesar Rp360.046.800 atau 48,29 persen. Sementara itu, pada 2025, tahap pertama mencapai Rp403.579.600 atau 51,40 persen dan tahap kedua sebesar Rp381.589.400 atau 48,60 persen.
Meski data menunjukkan pagu anggaran telah tersalurkan, penggunaan anggaran pada sejumlah kegiatan tetap perlu ditelusuri lebih lanjut melalui dokumen perencanaan, laporan pertanggungjawaban, serta pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Anggaran Sumber Air Bersih dan Posyandu Jadi Perhatian
Pada tahun anggaran 2024, salah satu pos yang tercantum dalam data ialah pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan sumber air bersih milik desa dengan anggaran sebesar Rp89.600.000.
Selain itu, penyelenggaraan Posyandu, yang mencakup makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lansia, serta insentif kader, tercatat sebesar Rp253.792.100.
Anggaran pembinaan PKK juga tercatat mencapai Rp157.811.000. Sementara itu, pos keadaan mendesak mencapai Rp122.400.000.
Nilai-nilai tersebut menjadi perhatian BPAN untuk ditelusuri lebih lanjut, terutama berkaitan dengan kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dokumen pertanggungjawaban, serta manfaat yang diterima masyarakat.
Namun, besarnya nilai anggaran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian terhadap kewajaran penggunaan anggaran harus didasarkan pada dokumen pendukung, hasil pemeriksaan, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tahun 2025, Anggaran Energi Alternatif dan Penyertaan Modal Disorot
Perhatian terhadap pengelolaan Dana Desa Padang Leban berlanjut pada tahun anggaran 2025.
Berdasarkan data yang dihimpun, anggaran pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan sumber air bersih tercatat sebesar Rp114.560.000.
Sementara itu, pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa tercatat sebesar Rp88.500.000.
Pada sektor pelayanan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan Posyandu dianggarkan sebesar Rp93.800.000. Anggaran pembinaan PKK tercatat sebesar Rp73.800.000, sedangkan penyertaan modal mencapai Rp160.000.000.
Selain itu, terdapat anggaran penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp22.400.000 dan pemeliharaan monumen, gapura, atau batas desa sebesar Rp36.307.000.
Sejumlah pos tersebut dinilai perlu mendapatkan penelusuran lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya. Khusus penyertaan modal, keterbukaan mengenai tujuan penyaluran, penerima, dokumen pendukung, serta perkembangan hasil pengelolaannya menjadi bagian penting yang perlu diklarifikasi.
Demikian pula anggaran energi alternatif dan sumber air bersih perlu ditelusuri melalui dokumen kegiatan dan pemeriksaan fisik agar dapat diketahui apakah pelaksanaannya sesuai dengan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Untuk kegiatan Posyandu dan pembinaan PKK, pemeriksaan dapat mencakup rincian belanja, bukti pelaksanaan kegiatan, penerima manfaat, serta laporan pertanggungjawaban.
BPAN Siapkan Laporan kepada APH
Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan membawa sejumlah pos anggaran Dana Desa Padang Leban tahun 2024 dan 2025 kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditelaah lebih lanjut.
Pos yang menjadi perhatian meliputi pembangunan sumber air bersih atau sumur bor, makanan tambahan Posyandu, sarana energi alternatif desa, pembinaan PKK, penyertaan modal, serta sejumlah kegiatan lain yang memiliki nilai anggaran cukup besar dan dinilai perlu diklarifikasi.
Langkah pelaporan tersebut diharapkan dapat mendorong pemeriksaan secara objektif terhadap penggunaan Dana Desa, termasuk memastikan apakah seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai ketentuan, didukung bukti pertanggungjawaban yang sah, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan bukti yang cukup, penanganan selanjutnya menjadi kewenangan aparat sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.
Di sisi lain, informasi mengenai nilai anggaran dalam data penyaluran belum cukup untuk menyimpulkan adanya kerugian negara ataupun tindak pidana. Karena itu, pemeriksaan terhadap dokumen administrasi dan kondisi fisik kegiatan menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.
Hak Jawab dan Klarifikasi Tetap Dibuka
Untuk menjaga keberimbangan pemberitaan, Kepala Desa Padang Leban dan pihak-pihak terkait perlu diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan serta penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025.
Klarifikasi tersebut penting untuk menjelaskan dasar perencanaan anggaran, realisasi kegiatan, pihak pelaksana, dokumen pertanggungjawaban, serta manfaat yang telah diterima masyarakat.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau hasil pemeriksaan yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa pos-pos anggaran tersebut terbukti bermasalah.
Redaksi Swara Nusantara membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Kepala Desa Padang Leban maupun pihak terkait sesuai prinsip jurnalistik. Setiap penjelasan dan dokumen pendukung yang disampaikan akan menjadi bahan untuk melengkapi pemberitaan.
Pengawasan terhadap Dana Desa merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran publik. Oleh sebab itu, setiap dugaan perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang profesional, berdasarkan bukti, serta tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Team






