Dana Desa Umbul Disorot, BPAN Akan Laporkan Anggaran Jalan Usaha Tani, Balai Desa hingga Penyertaan Modal ke APH

Oplus_131072

KAUR, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Umbul, Kecamatan Luas, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, untuk tahun anggaran 2024 dan 2025 menjadi perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN). Sejumlah pos anggaran bernilai besar, mulai dari pembangunan jalan usaha tani, pembangunan balai desa, hingga penyertaan modal pada tahun 2025, disebut akan menjadi bahan laporan BPAN kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa yang menjadi bahan penelusuran, Desa Umbul tercatat menerima pagu sebesar Rp675.664.000 pada 2024 dan Rp662.969.000 pada 2025. Dengan demikian, total pagu Dana Desa selama dua tahun tersebut mencapai Rp1.338.633.000.

Dalam data yang tersedia, status Desa Umbul tercatat sebagai desa berkembang pada kedua tahun anggaran tersebut.

Jalan Usaha Tani dan Balai Desa Menjadi Perhatian

Pada tahun anggaran 2024, terdapat alokasi sebesar Rp240.143.000 untuk pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, atau pengerasan jalan usaha tani. Sementara itu, anggaran pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan balai desa dan balai kemasyarakatan tercatat sebesar Rp221.301.000.

Kedua pos tersebut memiliki nilai gabungan mencapai Rp461.444.000 atau sekitar 68,29 persen dari pagu Dana Desa tahun 2024.

Selain itu, data penyaluran tahun 2024 mencatat anggaran penyelenggaraan posyandu dalam dua pos terpisah, masing-masing sebesar Rp40.800.000 dan Rp34.100.000. Terdapat pula anggaran keadaan mendesak sebesar Rp36.000.000.

Sementara pada tahun 2025, anggaran jalan usaha tani tercatat sebesar Rp185.400.000, sedangkan pembangunan atau peningkatan balai desa dan balai kemasyarakatan mencapai Rp168.423.000.

Jika digabungkan, kedua pos pembangunan tersebut mencapai Rp353.823.000 atau sekitar 53,37 persen dari pagu Dana Desa tahun 2025.

Besarnya alokasi untuk infrastruktur desa tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama terkait pelaksanaan kegiatan, kesesuaian volume pekerjaan, spesifikasi teknis, realisasi anggaran, serta manfaatnya bagi masyarakat.

Namun, nilai anggaran yang besar tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya penyimpangan. Penilaian terhadap pelaksanaan kegiatan memerlukan pemeriksaan dokumen, bukti pekerjaan di lapangan, dan keterangan pihak-pihak terkait.

Penyertaan Modal Rp130,59 Juta pada 2025

Perhatian juga tertuju pada pos penyertaan modal yang tercatat dalam data Dana Desa Umbul tahun 2025 sebesar Rp130.595.800.

Anggaran tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan tujuan penyertaan modal, badan usaha atau pihak penerima, dasar penetapan melalui mekanisme desa, proses pencairan, serta pertanggungjawaban penggunaannya.

Pemeriksaan juga diperlukan untuk mengetahui apakah dana yang disalurkan benar-benar diterima oleh pihak yang dituju dan digunakan sesuai peruntukannya.

Selain penyertaan modal, data tahun 2025 mencatat anggaran penyelenggaraan informasi publik desa sebesar Rp20.000.000, operasional pemerintah desa sebesar Rp19.500.200, serta penguatan dan peningkatan kapasitas Satlinmas sebesar Rp21.600.000.

Sejumlah pos lainnya meliputi pembinaan PKK sebesar Rp16.800.000, pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp13.200.000, dan keadaan mendesak sebesar Rp18.000.000.

Keseluruhan pos tersebut perlu dilihat berdasarkan dokumen perencanaan, bukti realisasi, serta laporan pertanggungjawaban agar penggunaan anggaran dapat dinilai secara objektif.

BPAN Siapkan Laporan kepada APH

Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan membawa sejumlah pos anggaran Dana Desa Umbul kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditelaah lebih lanjut.

Pos yang menjadi perhatian meliputi anggaran jalan usaha tani, pembangunan balai desa, penyertaan modal, serta sejumlah alokasi lain yang dinilai perlu diklarifikasi dan diperiksa kesesuaiannya dengan realisasi di lapangan.

Langkah tersebut dimaksudkan agar pihak berwenang dapat menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, dokumen anggaran, dan tujuan penggunaan Dana Desa.

Apabila laporan resmi disampaikan, pemeriksaan dapat mencakup dokumen APBDes, laporan realisasi anggaran, bukti transaksi, dokumen pengadaan atau pelaksanaan pekerjaan, serta hasil pemeriksaan fisik terhadap kegiatan yang dibiayai.

Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, besarnya anggaran maupun adanya perbedaan penilaian terhadap suatu kegiatan tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan telah terjadi tindak pidana.

Transparansi dan Hak Jawab Tetap Diperlukan

Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian dari penggunaan anggaran publik yang perlu dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta hasil kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

Kepala Desa Umbul dan pihak pemerintah desa terkait perlu diberikan kesempatan untuk menjelaskan pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani, pembangunan balai desa, penggunaan penyertaan modal, serta pos anggaran lain yang menjadi perhatian.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau hasil pemeriksaan yang disampaikan dalam bahan pemberitaan ini untuk memastikan adanya penyimpangan pada pos-pos anggaran tersebut. Karena itu, klarifikasi pemerintah desa dan penelusuran oleh instansi berwenang menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang utuh.

Swara Nusantara membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi Kepala Desa Umbul maupun pihak terkait guna memberikan penjelasan, meluruskan informasi, serta menyampaikan dokumen pendukung mengenai penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025.

Perkembangan penelusuran dan tanggapan para pihak dapat menjadi informasi lanjutan bagi masyarakat dalam mengawal penggunaan anggaran desa agar berlangsung transparan, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan.

Team

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *