Dana Desa Tanjung Gelang Disorot, BPAN Akan Laporkan Anggaran Jalan, Ketahanan Pangan hingga Keadaan Mendesak ke APH

Oplus_131072

REJANG LEBONG, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Tanjung Gelang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menjadi perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN). Sejumlah pos anggaran dalam data penyaluran Dana Desa tahun 2024 dan 2025 disebut akan menjadi bahan laporan kepada Aparat Penegak Hukum (APH).

BPAN menyoroti sejumlah kegiatan dengan nilai anggaran cukup besar, mulai dari pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, kegiatan ketahanan pangan, pemeliharaan sumber air bersih, hingga anggaran keadaan mendesak. Pos-pos tersebut dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dan penggunaan anggaran.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa tahun 2024, Desa Tanjung Gelang memiliki pagu anggaran sebesar Rp833.620.000, dengan penyaluran tercatat sebesar Rp833.620.000 atau 100 persen.

Dari rincian kegiatan yang tercantum, anggaran pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan desa mencapai Rp431.663.000. Sementara itu, pembangunan jalan usaha tani tercatat sebesar Rp166.376.000.

Selain pembangunan infrastruktur, terdapat anggaran keadaan mendesak sebesar Rp201.600.000. Adapun kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil, menengah, serta koperasi tercatat dalam dua pos masing-masing Rp3.600.000 dan Rp3.150.000.

Anggaran penyelenggaraan Posyandu juga tercatat dalam dua pos, masing-masing Rp3.600.000 dan Rp4.200.000. Sementara itu, operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa tercatat sebesar Rp12.100.000.

Memasuki tahun anggaran 2025, pagu Dana Desa Tanjung Gelang tercatat sebesar Rp825.152.000, dengan penyaluran sebesar Rp512.419.040 atau sekitar 62,10 persen dari pagu berdasarkan data yang tersedia.

Pada tahun tersebut, anggaran pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan desa tercatat sebesar Rp207.157.000. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan, rehabilitasi, atau peningkatan karamba maupun kolam perikanan darat milik desa sebesar Rp165.031.000.

Untuk pemeliharaan sumber air bersih milik desa, termasuk mata air, tandon penampungan air hujan, dan sumur bor, tercatat anggaran sebesar Rp14.000.000.

Di bidang pelayanan kesehatan masyarakat, penyelenggaraan Posyandu tercatat dalam dua pos anggaran, masing-masing Rp12.900.000 dan Rp3.500.000. Sementara itu, anggaran keadaan mendesak pada 2025 tercatat sebesar Rp122.400.000.

Besarnya alokasi pada sejumlah kegiatan tersebut menjadi perhatian BPAN, terutama pada sektor infrastruktur dan ketahanan pangan. Namun, nilai anggaran yang besar tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Diperlukan penelusuran terhadap dokumen perencanaan, laporan pertanggungjawaban, bukti transaksi, serta kondisi fisik pekerjaan untuk memastikan apakah pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan.

BPAN Siapkan Laporan ke APH

BPAN menyatakan akan membawa sejumlah pos anggaran Dana Desa Tanjung Gelang kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditelaah lebih lanjut. Fokus yang akan disampaikan meliputi kegiatan ketahanan pangan, pembangunan jalan desa, jalan usaha tani, pemeliharaan sumber air bersih, anggaran keadaan mendesak, serta sejumlah pos belanja yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih lanjut.

Langkah tersebut dimaksudkan agar penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara dapat diperiksa secara objektif, transparan, dan akuntabel. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang sah, BPAN berharap aparat berwenang dapat menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam proses penelusuran, sejumlah hal penting perlu diperjelas, antara lain lokasi dan volume pekerjaan jalan desa maupun jalan usaha tani, realisasi pembangunan kolam perikanan, kondisi sarana sumber air bersih, serta dasar penetapan dan mekanisme penyaluran anggaran keadaan mendesak.

Khusus untuk anggaran keadaan mendesak, pemeriksaan dapat mencakup dasar penetapan penerima manfaat, dokumen pendukung, bukti penyaluran, dan kesesuaian penggunaan dana dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, kegiatan ketahanan pangan perlu ditelusuri dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hasil kegiatan, hingga manfaat yang diterima masyarakat.

Data penyaluran anggaran merupakan salah satu bahan awal untuk melakukan pengawasan. Untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Ruang Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Pemerintah Desa Tanjung Gelang mengenai rincian kegiatan dan sejumlah pos anggaran yang menjadi perhatian tersebut.

Redaksi Swara Nusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada kepala desa maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta dokumen pertanggungjawabannya.

Pemberitaan ini mengedepankan asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan. Sorotan terhadap besaran anggaran bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses hukum oleh instansi yang berwenang.

Team

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *