BENGKULU TENGAH, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Sri Kuncoro, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, menjadi perhatian setelah data anggaran tahun 2024 dan 2025 menunjukkan sejumlah pos belanja dengan nilai cukup besar.
Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia (GPRI) menyatakan akan membawa sejumlah pos anggaran tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditelaah lebih lanjut. Pos yang menjadi perhatian meliputi kegiatan ketahanan pangan sektor peternakan, pembangunan jalan usaha tani, prasarana jalan dan drainase, balai desa, serta penyertaan modal yang tercantum dalam data anggaran tahun 2025.
Langkah tersebut dimaksudkan agar penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dapat diperiksa secara objektif, terutama terkait kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, dokumen pertanggungjawaban, dan kondisi pekerjaan di lapangan.
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa tahun 2024, Desa Sri Kuncoro tercatat memiliki pagu sebesar Rp1.092.797.000. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp655.678.200 atau 60 persen dan tahap kedua Rp437.118.800 atau 40 persen. Status desa dalam data tersebut tercatat sebagai desa mandiri.
Sejumlah kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat tercantum dalam rincian anggaran. Di antaranya pembangunan atau rehabilitasi balai desa sebesar Rp109.258.100, pembangunan prasarana jalan desa yang mencakup gorong-gorong, selokan, dan drainase sebesar Rp174.011.000, serta pengerasan jalan desa sebesar Rp179.310.500.
Pos-pos tersebut menjadi bagian yang perlu ditelaah untuk memastikan kesesuaian antara anggaran, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta hasil pembangunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Selain infrastruktur, sektor peternakan juga tercatat menerima alokasi anggaran yang signifikan. Data tahun 2024 memuat kegiatan peningkatan produksi peternakan dengan rincian Rp92.200.000 dan Rp126.359.400. Jika kedua rincian tersebut merupakan pos yang berbeda, totalnya mencapai Rp218.559.400.
Besarnya alokasi tersebut menjadi salah satu aspek yang dapat ditelusuri lebih lanjut, termasuk jenis kegiatan, pengadaan sarana produksi, penerima manfaat, serta bukti realisasi dan pertanggungjawabannya.
Namun, besarnya nilai anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Penilaian terhadap dugaan kejanggalan harus didasarkan pada dokumen pendukung, pemeriksaan lapangan, dan hasil pemeriksaan pihak yang berwenang.
PENYERTAAN MODAL Rp168 JUTA JADI PERHATIAN
Perhatian terhadap pengelolaan Dana Desa Sri Kuncoro berlanjut pada tahun anggaran 2025. Dalam data yang tersedia, pagu Dana Desa tercatat sebesar Rp836.202.000, sedangkan penyalurannya mencapai Rp634.079.200 atau sekitar 75,83 persen dari pagu.
Penyaluran tersebut terdiri atas tahap pertama sebesar Rp501.721.200 dan tahap kedua sebesar Rp132.358.000. Sementara itu, tahap ketiga tercatat nihil dalam data yang menjadi acuan pemberitaan ini.
Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah penyertaan modal sebesar Rp168.000.000. Alokasi tersebut perlu ditelaah untuk mengetahui tujuan penggunaannya, pihak atau badan usaha penerima, dasar penetapan dalam dokumen anggaran, serta mekanisme pertanggungjawabannya.
Apabila penyertaan modal tersebut ditujukan kepada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), penelusuran dapat mencakup dokumen penetapan, rencana usaha, penyaluran dana, pencatatan keuangan, dan perkembangan usaha yang dibiayai.
Selain penyertaan modal, data tahun 2025 juga mencatat empat rincian kegiatan pembangunan atau pengerasan jalan usaha tani, masing-masing sebesar Rp31.560.000, Rp15.000.000, Rp17.572.500, dan Rp32.500.000. Total keempat rincian tersebut mencapai Rp96.632.500.
Anggaran itu menjadi salah satu objek yang disebut akan mendapat perhatian dalam rencana pelaporan GPRI. Penelusuran diperlukan untuk memastikan lokasi kegiatan, panjang dan lebar jalan, kondisi hasil pekerjaan, serta kesesuaian antara pelaksanaan dan dokumen pertanggungjawaban.
Pada tahun yang sama, tercatat pula alokasi pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, atau pengadaan sarana dan prasarana Posyandu, Polindes, maupun Pos Kesehatan Desa sebesar Rp92.770.000.
Sementara itu, pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa tercatat sebesar Rp5.000.000. Berbagai kegiatan lain di bidang kesehatan, pendidikan, pemerintahan desa, dan pemberdayaan masyarakat juga tercantum dalam rincian penyaluran.
Seluruh pos tersebut perlu dinilai berdasarkan peruntukan dan bukti pelaksanaannya. Penelusuran yang cermat diperlukan agar penilaian tidak hanya didasarkan pada besaran angka, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan hasil kegiatan yang sesungguhnya.
GPRI SIAP BAWA TEMUAN AWAL KE APH
GPRI menyatakan berencana melaporkan sejumlah pos anggaran Dana Desa Sri Kuncoro kepada APH. Pos yang menjadi perhatian antara lain kegiatan ketahanan pangan sektor peternakan, jalan usaha tani, prasarana jalan dan drainase, pembangunan balai desa, serta penyertaan modal dan pos anggaran lain yang dinilai perlu diklarifikasi.
Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi pihak berwenang untuk melakukan verifikasi dokumen, pemeriksaan fisik pekerjaan, penelusuran penggunaan anggaran, serta meminta keterangan pihak-pihak terkait apabila diperlukan.
Melalui proses tersebut, APH dapat menilai apakah pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan ketentuan, apakah terdapat perbedaan antara laporan dan kondisi lapangan, serta apakah ditemukan bukti yang cukup untuk menindaklanjuti dugaan penyimpangan.
Penting ditegaskan bahwa data pagu dan penyaluran anggaran bukan merupakan bukti tunggal terjadinya pelanggaran hukum. Dugaan yang disampaikan harus diuji melalui pemeriksaan profesional berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
KEPALA DESA: KEGIATAN 2024–2025 TELAH DIREALISASIKAN
Menanggapi sorotan terhadap pengelolaan Dana Desa Sri Kuncoro, Kepala Desa Sri Kuncoro, Romaden, menyampaikan bahwa kegiatan tahun anggaran 2024 hingga 2025 telah direalisasikan.
Dalam keterangannya melalui pesan WhatsApp pada 10 Oktober 2026, Romaden meminta agar persoalan tersebut dikonfirmasi secara langsung di kantor desa dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
“Bahwasannya kegiatan TA 2024 sampai 2025 telah direalisasikan. Adapun dugaan tersebut, untuk lebih jelasnya bisa langsung ke kantor desa agar kita bisa sama-sama memberikan jawaban atas semua dugaan tersebut, disaksikan oleh Bu Camat, Ketua BPD dan pendamping desa,” demikian keterangan Romaden.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemerintah Desa Sri Kuncoro terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai persoalan yang dipertanyakan.
Menurut Romaden, konfirmasi secara langsung diperlukan agar informasi yang disampaikan tidak hanya berdasarkan komunikasi melalui telepon atau pesan singkat. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan nama baik pemerintah dan masyarakat desa.
“Untuk Sri Kuncoro, insyaallah terbuka,” ujarnya.
Romaden turut menanggapi sorotan terhadap anggaran ketahanan pangan tahun 2024 dan 2025. Ia menjelaskan bahwa besarnya alokasi anggaran pada sektor tersebut berkaitan dengan ketentuan penganggaran yang menurutnya mengharuskan alokasi 20 persen dari pagu Dana Desa.
Ia juga menyatakan bahwa penggunaan anggaran ketahanan pangan dibahas melalui musyawarah desa khusus yang dilaksanakan setiap tahun.
“Untuk dana ketapang atau ketahanan pangan 2024 dan 2025, kenapa jumlahnya besar karena memang harus 20 persen dari pagu dana anggaran Dana Desa. Penggunaannya pun ada musyawarah desa khusus ketahanan pangan di setiap tahunnya,” jelas Romaden.
Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari kepala desa terkait alokasi dan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Kesesuaian besaran anggaran, dasar penganggaran, dan realisasinya tetap dapat ditelaah melalui dokumen APBDes, hasil musyawarah desa, serta bukti pelaksanaan kegiatan.
KLARIFIKASI APBDES DAN REALISASI PERLU DITELAAH
Dalam keterangannya, Romaden juga menyinggung adanya sejumlah angka dalam sorotan pemberitaan yang menurutnya tidak sinkron dengan APBDes dan realisasi kegiatan tahun 2024 maupun 2025.
Pernyataan tersebut menjadi hal yang perlu ditindaklanjuti melalui pencocokan data antara rincian anggaran yang menjadi bahan pemberitaan, dokumen APBDes, perubahan APBDes apabila ada, laporan realisasi anggaran, serta dokumen pelaksanaan kegiatan.
Pencocokan itu penting untuk memastikan bahwa setiap angka yang dipublikasikan benar-benar merujuk pada pos anggaran yang tepat, tidak terjadi penghitungan ganda, dan sesuai dengan tahun anggaran yang dibahas.
Dengan demikian, penilaian terhadap sejumlah pos yang menjadi perhatian tidak hanya didasarkan pada data penyaluran, tetapi juga mempertimbangkan dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang relevan.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan mengenai hasil pemeriksaan APH atas pos-pos anggaran yang disebutkan. Karena itu, belum dapat disimpulkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan Dana Desa Sri Kuncoro.
HAK JAWAB DAN KLARIFIKASI TETAP TERBUKA
Redaksi Swara Nusantara memberikan ruang bagi Pemerintah Desa Sri Kuncoro untuk menyampaikan hak jawab dan klarifikasi. Keterangan Kepala Desa Romaden mengenai realisasi kegiatan tahun 2024–2025, keterbukaan pemerintah desa, pelaksanaan musyawarah khusus ketahanan pangan, serta permintaan pencocokan data dengan APBDes telah dimuat dalam pemberitaan ini.
Untuk memperjelas persoalan yang menjadi perhatian, pencocokan dokumen dapat dilakukan terhadap kegiatan pembangunan balai desa, prasarana jalan dan drainase, pengerasan jalan, kegiatan peternakan, pembangunan jalan usaha tani, serta penyertaan modal sebesar Rp168 juta.
Dokumen yang relevan antara lain APBDes dan perubahannya, laporan realisasi anggaran, dokumen pengadaan atau pelaksanaan kegiatan, bukti pertanggungjawaban, dokumentasi pekerjaan, serta dokumen penyertaan modal apabila diperlukan.
Redaksi juga membuka ruang bagi GPRI untuk memberikan keterangan lebih lanjut mengenai dasar dan dokumen pendukung rencana pelaporannya. Seluruh pihak tetap memiliki kesempatan menyampaikan penjelasan berdasarkan bukti yang dapat diverifikasi.
Pemberitaan ini diharapkan mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sekaligus memastikan bahwa setiap dugaan ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.






