Dana Desa Muara Jaya Disorot, BPAN Akan Laporkan Dugaan Persoalan Ketahanan Pangan hingga Penyertaan Modal ke APH

Oplus_131072

Kaur, Swara Nusantara.com — Pengelolaan Dana Desa Muara Jaya, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, menjadi perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN). Sorotan tersebut berkaitan dengan sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025, termasuk sektor ketahanan pangan, penyertaan modal, pembangunan jalan lingkungan, sarana balai desa, serta kegiatan kepemudaan dan olahraga.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, Desa Muara Jaya tercatat menerima pagu sebesar Rp592.078.000 pada 2024. Seluruh anggaran tersebut tercatat telah disalurkan melalui dua tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp296.921.400 atau 50,15 persen dan tahap kedua Rp295.156.600 atau 49,85 persen.

Pada tahun tersebut, salah satu kegiatan dengan nilai anggaran terbesar adalah peningkatan produksi peternakan yang tercatat sebesar Rp145.900.000. Kegiatan lainnya antara lain pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan permukiman sebesar Rp97.817.000, keadaan mendesak Rp82.800.000, penyelenggaraan PAUD/TPA/TPQ sebesar Rp42.200.000, Posyandu Rp35.400.000, serta pembangunan fasilitas jamban atau MCK umum sebesar Rp36.351.000.

Selain itu, terdapat anggaran untuk pengadaan atau penyelenggaraan pos keamanan desa sebesar Rp24.400.000, sarana dan prasarana energi alternatif Rp28.073.000, pembinaan PKK Rp29.675.000, LKMD/LPM/LPMD Rp13.200.000, lembaga adat Rp15.000.000, serta sejumlah kegiatan pembinaan dan pelatihan masyarakat.

Memasuki tahun 2025, Dana Desa Muara Jaya tercatat memiliki pagu sebesar Rp584.616.000. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, masing-masing Rp275.004.400 atau 47,04 persen dan Rp309.611.600 atau 52,96 persen.

Dalam rincian penggunaan tahun 2025, terdapat penyertaan modal sebesar Rp116.930.000. Anggaran lainnya meliputi pembangunan atau peningkatan jalan lingkungan sebesar Rp97.380.000, pemeliharaan gedung atau prasarana balai desa Rp74.768.000, pembinaan PKK Rp59.440.000, Posyandu Rp49.260.000, serta penyelenggaraan PAUD/TPA/TPQ sebesar Rp36.900.000.

Data tersebut juga mencatat anggaran untuk pembinaan LKMD/LPM/LPMD sebesar Rp28.700.000, lembaga adat Rp15.000.000, Karang Taruna/klub kepemudaan atau olahraga Rp14.700.000, pos keamanan desa Rp14.400.000, penyelenggaraan informasi publik desa Rp13.000.000, dan keadaan mendesak Rp39.600.000.

Jika mengacu pada pagu yang tercantum dalam data tersebut, total Dana Desa Muara Jaya selama dua tahun mencapai Rp1.176.694.000.

BPAN menyatakan akan membawa sejumlah hal tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti. Fokus yang disebutkan meliputi kegiatan ketahanan pangan, penyertaan modal, pembangunan atau peningkatan fasilitas permukiman, kegiatan olahraga/kepemudaan, serta pemeliharaan balai desa.

Rencana pelaporan tersebut dimaksudkan agar penggunaan anggaran pada sejumlah kegiatan dapat diperiksa dan diverifikasi oleh pihak yang berwenang, termasuk kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, realisasi anggaran, serta dokumen pertanggungjawabannya.

Hingga berita ini disusun, data yang tersedia merupakan data pagu dan rincian penyaluran Dana Desa. Data tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan atau kerugian negara. Kepastian mengenai ada atau tidaknya pelanggaran maupun penyimpangan anggaran menjadi kewenangan aparat yang melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum.

Pemerintah Desa Muara Jaya juga memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab atas berbagai hal yang menjadi sorotan tersebut, sehingga informasi mengenai pelaksanaan kegiatan dapat disajikan secara berimbang kepada masyarakat.

Sis

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *