BENGKULU UTARA — Pengelolaan Dana Desa Kota Lekat Mudik, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara, kembali menjadi sorotan Badan Penelitian Aset Negara (BPAN). Sejumlah kegiatan yang menggunakan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025 dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut melalui audit ulang, terutama pada pos ketahanan pangan, jalan usaha tani, penyertaan modal, hingga anggaran keadaan mendesak.
Berdasarkan data penyaluran, pada 2024 Desa Kota Lekat Mudik memiliki pagu Dana Desa sebesar Rp749.394.000. Dana tersebut tercatat tersalurkan dalam dua tahap, yakni tahap pertama Rp352.428.400 atau 47,03 persen dan tahap kedua Rp396.965.600 atau 52,97 persen. Status desa pada data tersebut tercatat Berkembang.
Sejumlah kegiatan pada 2024 tercatat memiliki nilai cukup signifikan. Di antaranya pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp219.875.900, penguatan ketahanan pangan tingkat desa Rp56.112.000, pemeliharaan sistem pembuangan air limbah Rp112.154.000, serta keadaan mendesak Rp61.200.000.
Pada 2025, pagu Dana Desa tercatat sebesar Rp728.321.000, dengan penyaluran yang tercatat mencapai Rp620.513.000. Penyaluran tersebut terdiri dari tahap pertama Rp401.056.600 atau 64,63 persen dan tahap kedua Rp219.456.400 atau 35,37 persen.
Dalam tahun anggaran yang sama, kembali tercantum anggaran pembangunan, rehabilitasi, peningkatan atau pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp213.348.000. Selain itu, terdapat pembangunan atau peningkatan sumber air bersih sebesar Rp62.349.000, penyertaan modal Rp145.664.000, serta keadaan mendesak Rp57.600.000.
Akumulasi nilai pada sejumlah kegiatan tersebut menjadi perhatian BPAN. Organisasi tersebut meminta agar penggunaan Dana Desa Kota Lekat Mudik tahun 2024 dan 2025 tidak hanya dilihat dari sisi administrasi, tetapi juga diperiksa kembali kesesuaian antara dokumen perencanaan, pencairan, pelaksanaan kegiatan, volume pekerjaan, spesifikasi, penerima manfaat, hingga kondisi fisik di lapangan.
BPAN menyatakan siap membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian yang ditemukan dari hasil penelusuran.
Permintaan audit ulang terutama diarahkan terhadap kegiatan yang memiliki nilai anggaran besar dan berulang, seperti jalan usaha tani, ketahanan pangan, penyertaan modal, serta keadaan mendesak.
Menurut BPAN, audit ulang diperlukan untuk memastikan tidak ada persoalan yang luput dari pemeriksaan sebelumnya dan memastikan setiap rupiah Dana Desa benar-benar digunakan sesuai ketentuan serta memberikan manfaat kepada masyarakat.
“BPAN akan melaporkan kepada APH terkait sejumlah kegiatan yang menjadi sorotan, khususnya ketahanan pangan, jalan usaha tani, penyertaan modal dan keadaan mendesak. Kami meminta dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh berdasarkan dokumen, realisasi anggaran dan kondisi di lapangan,” demikian sikap BPAN dalam konteks sorotan tersebut.
Desa Sebut Sudah Diperiksa Inspektorat
Sementara itu, ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp terkait sorotan tersebut, pihak Desa Kota Lekat Mudik menyampaikan bahwa pengelolaan Dana Desa tahun 2024 dan 2025 telah menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bengkulu Utara.
“Assalamualaikum sanak, untuk Desa Kota Lekat Mudik sudah diperiksa reguler untuk tahun 2025 dan tahun 2024 juga sudah diperiksa karena ada laporan dan sudah keluar LHP-nya dari Inspektorat kabupaten,” demikian jawaban pihak desa.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dalam pemberitaan. Namun, adanya pemeriksaan sebelumnya dan telah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tidak serta-merta menutup ruang untuk dilakukan penelusuran atau audit ulang, khususnya apabila terdapat laporan baru, data pembanding, maupun informasi mengenai kondisi pelaksanaan kegiatan yang perlu diverifikasi kembali.
Karena itu, BPAN mendorong Inspektorat maupun APH yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam terhadap Dana Desa Kota Lekat Mudik tahun anggaran 2024 dan 2025. Pemeriksaan diharapkan mencakup dokumen pertanggungjawaban sekaligus verifikasi langsung terhadap kegiatan fisik dan program yang dibiayai Dana Desa.
Sorotan tersebut bukan merupakan kesimpulan bahwa telah terjadi tindak pidana atau kerugian negara. Dugaan adanya ketidaksesuaian harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang berwenang dan proses sesuai ketentuan hukum.
BPAN berharap permintaan audit ulang tersebut dapat ditindaklanjuti secara objektif dan transparan. Dengan demikian, penggunaan Dana Desa Kota Lekat Mudik tahun 2024–2025 dapat diketahui secara terang dan dipastikan sesuai ketentuan serta benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Team






