Dana Desa Sukarami Disorot, GPRI Akan Laporkan Anggaran Jalan Usaha Tani, Ketahanan Pangan hingga Jalan Permukiman ke APH

Oplus_131072

BENGKULU TENGAH, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Sukarami, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, menjadi perhatian setelah data penyaluran anggaran tahun 2024 dan 2025 mencatat sejumlah alokasi bernilai cukup besar untuk pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan permukiman, ketahanan pangan, serta beberapa program lainnya.

Gerakan Pemuda Rakyat Indonesia (GPRI) menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH) untuk meminta penelaahan lebih lanjut terhadap sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu diklarifikasi, terutama terkait perencanaan, realisasi kegiatan, kelengkapan administrasi, dan kesesuaian penggunaan dana dengan kondisi pekerjaan di lapangan.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa yang tersedia, pada tahun anggaran 2024 Desa Sukarami tercatat menerima pagu sebesar Rp895.518.000. Sementara pada tahun 2025, pagu Dana Desa tercatat sebesar Rp789.807.000.

Dengan demikian, total pagu Dana Desa selama dua tahun tersebut mencapai Rp1.685.325.000.

Data itu juga mencatat bahwa seluruh pagu pada masing-masing tahun telah tersalurkan. Namun, penyaluran anggaran tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh pekerjaan telah dilaksanakan sesuai spesifikasi maupun bahwa setiap pengeluaran telah memenuhi ketentuan. Hal tersebut tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban dan realisasi fisik kegiatan.

Jalan Usaha Tani Tahun 2024 Capai Ratusan Juta Rupiah

Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan usaha tani pada tahun anggaran 2024.

Dalam rincian data yang tersedia, terdapat empat alokasi untuk kegiatan tersebut, masing-masing sebesar Rp152.386.387, Rp44.220.000, Rp120.430.000, dan Rp54.000.000.

Jika dijumlahkan, total alokasi jalan usaha tani tersebut mencapai Rp371.036.387.

Besarnya anggaran itu menjadi salah satu hal yang dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut, terutama untuk memastikan lokasi pekerjaan, volume kegiatan, spesifikasi teknis, kualitas hasil pembangunan, serta kesesuaiannya dengan dokumen perencanaan dan laporan pertanggungjawaban.

Pada tahun 2025, anggaran pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan usaha tani kembali tercatat sebesar Rp31.400.000.

GPRI diharapkan dapat meminta APH menelaah dokumen pendukung dan kondisi fisik pekerjaan agar penggunaan anggaran tersebut dapat diketahui secara jelas dan transparan.

Jalan Permukiman Tahun 2025 Juga Menjadi Perhatian

Selain jalan usaha tani, alokasi untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan lingkungan permukiman turut menjadi perhatian.

Berdasarkan rincian anggaran tahun 2025, pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan lingkungan permukiman atau gang tercatat sebesar Rp85.992.000. Sementara pemeliharaan jalan lingkungan permukiman atau gang mencapai Rp107.293.000.

Jika digabungkan, kedua pos tersebut bernilai Rp193.285.000.

Selain itu, terdapat alokasi pembangunan atau peningkatan prasarana jalan desa, seperti gorong-gorong, selokan, drainase, dan prasarana jalan lainnya, sebesar Rp30.150.000.

Sejumlah alokasi tersebut perlu dilihat berdasarkan lokasi dan jenis pekerjaan masing-masing agar tidak terjadi kekeliruan dalam membandingkan kegiatan yang berbeda.

Pemeriksaan dokumen perencanaan, bukti pengeluaran, volume pekerjaan, dan hasil fisik di lapangan diperlukan untuk memastikan bahwa anggaran telah digunakan sesuai peruntukannya.

Ketahanan Pangan dan Peternakan Tahun 2025 Capai Ratusan Juta Rupiah

Perhatian berikutnya tertuju pada program ketahanan pangan dan peningkatan produksi peternakan pada tahun anggaran 2025.

Data mencatat alokasi penguatan ketahanan pangan tingkat desa sebesar Rp67.070.000. Sementara peningkatan produksi peternakan, termasuk alat produksi dan pengolahan peternakan serta kandang, tercatat sebesar Rp90.891.400.

Dengan demikian, kedua pos tersebut mencapai Rp157.961.400.

Di samping itu, terdapat dua alokasi pelatihan atau bimbingan teknis pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian dan peternakan, masing-masing sebesar Rp11.405.000 dan Rp11.895.000. Total kedua kegiatan pelatihan tersebut mencapai Rp23.300.000.

Anggaran itu perlu ditelusuri berdasarkan bentuk kegiatan, penerima manfaat, barang atau sarana yang disediakan, serta dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawabannya.

Khusus untuk program ketahanan pangan dan peternakan, verifikasi juga penting dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan benar-benar terlaksana dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat desa.

Meski sejumlah alokasi tersebut bernilai cukup besar, besaran anggaran semata tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya penyimpangan. Penilaian harus didasarkan pada bukti, ketentuan yang berlaku, serta hasil pemeriksaan yang berwenang.

Keadaan Mendesak dan Penyertaan Modal Perlu Diklarifikasi

Dalam data tahun 2024, anggaran untuk pos keadaan mendesak tercatat dalam dua rincian, masing-masing sebesar Rp67.500.000 dan Rp94.500.000. Total kedua alokasi tersebut mencapai Rp162.000.000.

Sementara pada tahun 2025, anggaran keadaan mendesak tercatat sebesar Rp115.200.000.

Pada tahun 2024, terdapat pula alokasi penyertaan modal sebesar Rp30.000.000. Untuk tahun 2025, data yang disampaikan juga mencantumkan pelatihan pengelolaan BUM Desa sebesar Rp11.600.000.

Pos-pos tersebut perlu ditelaah sesuai karakteristik kegiatannya, termasuk dasar penganggaran, dokumen penetapan penerima manfaat apabila relevan, bukti penyaluran, dan laporan pertanggungjawaban.

Khusus penyertaan modal, pemeriksaan dapat mencakup dokumen keputusan, tujuan penyertaan, mekanisme penyaluran, serta laporan pengelolaan dan perkembangan usaha yang menerima modal.

Adapun anggaran keadaan mendesak perlu ditelusuri berdasarkan dasar penetapan kebutuhan, penerima manfaat, bukti penyaluran, serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

GPRI Akan Membawa Temuan Awal kepada APH

GPRI menilai sejumlah pos anggaran di Desa Sukarami perlu mendapat perhatian dan klarifikasi lebih lanjut. Karena itu, GPRI menyatakan akan melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum agar dapat ditelaah berdasarkan dokumen dan fakta di lapangan.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong pemeriksaan secara objektif terhadap pengelolaan Dana Desa, terutama pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani, jalan lingkungan permukiman, program ketahanan pangan, peningkatan produksi peternakan, serta pos anggaran lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Pelaporan kepada APH bukan berarti penyimpangan telah terbukti. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan proses hukum oleh pihak yang berwenang.

Hak Jawab dan Klarifikasi Tetap Terbuka

Hingga berita ini disusun, informasi yang tersedia masih berupa data pagu, penyaluran, dan rincian alokasi anggaran. Data tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya kerugian negara maupun penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Oleh karena itu, klarifikasi dari Pemerintah Desa Sukarami, termasuk kepala desa dan pihak terkait, diperlukan untuk menjelaskan pelaksanaan program, lokasi pekerjaan, realisasi anggaran, serta dokumen pertanggungjawaban kegiatan tahun 2024 dan 2025.

Redaksi Swara Nusantara membuka ruang hak jawab dan tanggapan bagi Pemerintah Desa Sukarami maupun pihak lain yang berkepentingan agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap berimbang, akurat, dan sesuai dengan prinsip jurnalistik.

Masyarakat pun diharapkan dapat ikut mengawasi penggunaan Dana Desa secara konstruktif, dengan mengedepankan data dan bukti serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

Team

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *