Dana Desa Linau 2024–2025 Capai Rp1,49 Miliar, BPAN Akan Laporkan Anggaran JUT, PKK hingga Penyertaan Modal ke APH

Oplus_131072

KAUR, SWARA NUSANTARA — Pengelolaan Dana Desa Linau, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, menjadi perhatian setelah data penyaluran anggaran tahun 2024 dan 2025 mencatat total pagu mencapai Rp1.492.105.000. Sejumlah pos belanja dengan nilai cukup besar, mulai dari pemeliharaan jalan usaha tani, pembinaan PKK, pendidikan anak usia dini (PAUD), pembangunan jalan lingkungan permukiman hingga penyertaan modal, menjadi fokus perhatian Badan Penelitian Aset Negara (BPAN).

BPAN menyatakan akan membawa persoalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk meminta pemeriksaan dan penelusuran terhadap penggunaan anggaran. Langkah itu ditujukan untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan di lapangan sesuai dengan perencanaan, laporan pertanggungjawaban, serta ketentuan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa Linau tahun 2024, pemerintah desa tercatat menerima pagu sebesar Rp756.182.000. Dana tersebut disalurkan melalui tahap pertama sebesar Rp380.797.000 atau 50,36 persen dan tahap kedua sebesar Rp375.385.000 atau 49,64 persen.

Dari rincian penggunaan anggaran tahun 2024, pos pemeliharaan jalan usaha tani tercatat sebesar Rp302.604.000. Anggaran penyediaan sarana berupa aset tetap perkantoran atau pemerintahan mencapai Rp198.050.000.

Selain itu, terdapat anggaran penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TKA, TPQ, dan madrasah nonformal milik desa sebesar Rp44.400.000 serta penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp44.440.000.

Pos lainnya meliputi pemeliharaan sanitasi permukiman sebesar Rp19.377.000, operasional pemerintah desa Rp18.900.000, penyelenggaraan informasi publik desa Rp14.000.000, pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp13.200.000, serta pelatihan dan penyuluhan masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat sebesar Rp12.520.000.

Data tersebut juga mencatat anggaran penyelenggaraan pos keamanan desa sebesar Rp15.000.000 dan bantuan keadaan mendesak sebesar Rp25.200.000.

Besarnya alokasi pada sejumlah kegiatan, terutama pemeliharaan jalan usaha tani dan penyediaan aset tetap perkantoran, dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, bukti pengeluaran, serta kondisi fisik hasil kegiatan.

Anggaran Tahun 2025 Kembali Jadi Sorotan

Perhatian terhadap pengelolaan Dana Desa Linau berlanjut pada tahun anggaran 2025. Berdasarkan data yang tersedia, pagu Dana Desa tercatat sebesar Rp735.923.000, dengan penyaluran tahap pertama Rp391.633.800 atau 53,22 persen dan tahap kedua Rp344.289.200 atau 46,78 persen.

Pada tahun tersebut, anggaran pembangunan, rehabilitasi, peningkatan, dan pengerasan jalan lingkungan permukiman atau gang mencapai Rp255.858.000.

Sementara itu, pembinaan PKK tercatat sebesar Rp112.000.000. Anggaran penyertaan modal mencapai Rp147.185.000, penyelenggaraan PAUD dan pendidikan nonformal sebesar Rp44.400.000, serta penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp40.080.000.

Pos lain yang tercantum dalam data meliputi keadaan mendesak sebesar Rp43.200.000, penguatan kapasitas tenaga keamanan dan ketertiban desa sebesar Rp16.000.000, pembinaan LKMD/LPM/LPMD Rp16.800.000, serta penyelenggaraan informasi publik desa Rp17.500.000.

Selain itu, terdapat beberapa pencatatan operasional pemerintah desa, masing-masing sebesar Rp10.000.000, Rp4.500.000, dan Rp7.600.000. Data juga mencantumkan pengembangan sistem informasi desa sebesar Rp3.000.000, pembinaan lembaga adat Rp6.000.000, serta pembinaan Karang Taruna atau klub kepemudaan dan olahraga sebesar Rp4.800.000.

Besarnya anggaran pembinaan PKK dan penyertaan modal, disertai alokasi pembangunan jalan lingkungan serta kegiatan pendidikan nonformal, menjadi bagian yang akan dimintakan penelusuran lebih lanjut.

Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui dasar penetapan anggaran, rincian kegiatan, realisasi penggunaan dana, bukti pertanggungjawaban, serta kesesuaian antara laporan administrasi dan hasil pelaksanaan di lapangan.

BPAN Dorong Pemeriksaan oleh APH

BPAN menaruh perhatian terhadap sejumlah pos anggaran yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih terperinci, terutama anggaran jalan usaha tani tahun 2024, pembinaan PKK tahun 2025, penyelenggaraan PAUD, pembangunan jalan gang permukiman, serta penyertaan modal.

BPAN berencana menyampaikan laporan kepada APH agar instansi berwenang dapat menelaah dokumen dan meminta keterangan pihak-pihak terkait sesuai kewenangannya.

Langkah tersebut juga diharapkan dapat memastikan apakah setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai peruntukannya, memiliki bukti pertanggungjawaban yang memadai, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Linau.

Namun, besarnya nilai anggaran tidak serta-merta membuktikan adanya penyimpangan. Dugaan kejanggalan perlu diuji melalui data pendukung, pemeriksaan fisik, dokumen pelaksanaan kegiatan, serta klarifikasi dari pemerintah desa dan pihak terkait.

Dalam konteks transparansi pengelolaan Dana Desa, keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan realisasi kegiatan menjadi penting agar masyarakat dapat mengetahui penggunaan anggaran yang bersumber dari keuangan negara.

Hak Jawab dan Klarifikasi

Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau klarifikasi dari Pemerintah Desa Linau mengenai rincian kegiatan yang menjadi perhatian BPAN tersebut.

Redaksi Swara Nusantara membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi kepala desa maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai dasar penganggaran, realisasi kegiatan, bukti pertanggungjawaban, serta manfaat program bagi masyarakat.

Apabila laporan disampaikan dan pemeriksaan dilakukan oleh APH, hasil penelusuran tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai pengelolaan Dana Desa Linau tahun anggaran 2024 dan 2025.

Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan sampai terdapat hasil pemeriksaan dan kesimpulan dari pihak berwenang.

Tim

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

5 Komentar