Dandim 0408/BS Klaim KDKMP Tanjung Agung Kantongi Izin Pinjam Pakai Aset Pemkab Kaur, Polemik dengan Kades dan Dugaan Penebangan Pohon Ru Belum Tuntas

Kaur, Swara Nusantara– Klarifikasi terkait pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Desa Tanjung Agung, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, disampaikan Kolonel Inf. Aswin Suladi, yang saat itu menjabat Pgs. Dandim 0408/BS. Dalam keterangannya, Aswin mengklaim pembangunan KDKMP di lokasi tersebut telah melalui proses musyawarah desa dan mengantongi persetujuan pinjam pakai lahan dari Pemerintah Kabupaten Kaur.

Aswin menjelaskan, sebelum pembangunan dilaksanakan, pemerintah desa terlebih dahulu melakukan musyawarah untuk menentukan lokasi. Selanjutnya, lokasi tersebut diajukan kepada pemerintah daerah guna mendapatkan persetujuan penggunaan lahan melalui mekanisme pinjam pakai aset milik pemerintah.

Menurut Aswin, Pemerintah Kabupaten Kaur telah memberikan persetujuan pinjam pakai untuk 43 titik lokasi pembangunan KDKMP, termasuk Desa Tanjung Agung. Persetujuan tersebut disebut ditandatangani Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang.

Ia juga menyampaikan bahwa pihaknya memiliki sejumlah dokumen pendukung, di antaranya undangan musyawarah desa, berita acara penetapan lokasi, dokumentasi survei lapangan, kesepakatan desa, serta surat persetujuan pinjam pakai dari pemerintah daerah.

Terkait perkembangan pembangunan, Aswin menyebut progres KDKMP di Desa Tanjung Agung saat itu telah mencapai sekitar 60–70 persen. Pekerjaan fisik bagian bawah, seperti pemasangan batu dan dinding, disebut telah diselesaikan, sementara pekerjaan penyelesaian dan bagian atap masih berlangsung.

Secara keseluruhan, Aswin menyebut dari 144 titik pembangunan KDKMP, sebanyak 113 titik telah selesai dan 31 titik lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Ia juga mengakui adanya sedikit miskomunikasi dengan kepala desa terkait pembangunan di lokasi tersebut dan menyatakan persoalan itu akan diselesaikan melalui koordinasi.

Pernyataan Kades Berbeda, Status Lahan Kembali Dipertanyakan

Klarifikasi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Kepala Desa Tanjung Agung menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin pembangunan KDKMP di lokasi tersebut. Perbedaan keterangan antara pihak TNI dan kepala desa ini menimbulkan pertanyaan mengenai proses musyawarah, penetapan lokasi, serta persetujuan penggunaan lahan.

Persoalan semakin menarik setelah Swara Bengkulu memperoleh dokumen berupa lampiran persetujuan pinjam pakai lahan atau aset milik Pemerintah Kabupaten Kaur tertanggal 5 Januari 2026.

Dalam lampiran tersebut, pada daftar Kecamatan Maje, baris Desa Tanjung Agung mencantumkan objek lahan “Danau Kembar (Tanah Sepadan Pantai)”. Namun, pada kolom pengguna barang tertulis keterangan “Belum Tercatat sebagai Aset Pemda”.

Keterangan dalam dokumen tersebut memunculkan pertanyaan mengenai status lahan yang digunakan untuk pembangunan KDKMP. Jika lahan tersebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kaur, bagaimana mekanisme dan dasar kewenangan persetujuan pinjam pakai yang disampaikan dalam klarifikasi sebelumnya?

Hal ini perlu dijelaskan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur, khususnya Sekretaris Daerah dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk mengenai status penguasaan lahan serta dokumen yang menjadi dasar persetujuan penggunaan lokasi tersebut.

Meski demikian, keterangan dalam lampiran itu belum cukup untuk menyimpulkan bahwa persetujuan pembangunan tidak sah. Diperlukan pemeriksaan terhadap dokumen persetujuan secara lengkap, status tanah, dan dasar kewenangan pihak yang memberikan persetujuan.

Dugaan Penebangan Pohon Ru dan Penggunaan Pasir Pantai

Selain persoalan izin dan status lahan, pembangunan KDKMP di Desa Tanjung Agung sebelumnya juga menjadi sorotan terkait dugaan penebangan puluhan pohon ru di sekitar lokasi pembangunan.

Keberadaan kayu hasil penebangan di area tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai jumlah pohon yang ditebang, pihak yang melakukan penebangan, serta apakah penebangan telah memperoleh izin atau persetujuan dari instansi berwenang.

Persoalan lainnya adalah dugaan penggunaan pasir pantai sebagai material pembangunan. Hal ini juga membutuhkan klarifikasi mengenai sumber material dan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Lokasi pembangunan yang disebut berada sekitar 50 meter dari garis pantai turut menjadi perhatian. Ketentuan sempadan pantai perlu diperiksa berdasarkan pengukuran resmi, titik garis pantai yang menjadi acuan, serta ketentuan tata ruang dan perlindungan kawasan pesisir. Karena itu, diperlukan pemeriksaan instansi berwenang untuk memastikan kesesuaian pembangunan dengan aturan yang berlaku.

Hingga saat ini, sejumlah persoalan tersebut masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Klarifikasi mengenai persetujuan pinjam pakai lahan belum serta-merta menjawab persoalan dugaan penebangan pohon ru, penggunaan pasir pantai, maupun kesesuaian lokasi pembangunan dengan ketentuan kawasan pesisir.

Pemkab Kaur dan Pihak Terkait Diminta Berikan Penjelasan

Swara Bengkulu memandang perlu adanya penjelasan terbuka dari Pemerintah Kabupaten Kaur mengenai dokumen persetujuan pinjam pakai, terutama karena terdapat keterangan bahwa lahan Desa Tanjung Agung belum tercatat sebagai aset Pemda.

Selain itu, pihak pemerintah desa, pelaksana pembangunan, serta instansi terkait perlu memberikan keterangan mengenai perbedaan pernyataan soal izin pembangunan, dugaan penebangan pohon ru, dan penggunaan material di lokasi tersebut.

Klarifikasi dari Kolonel Inf. Aswin Suladi saat menjabat Pgs. Dandim 0408/BS merupakan bagian penting dari pemberitaan ini. Namun, seluruh keterangan tersebut tetap perlu dicermati bersama dokumen administrasi dan penjelasan pihak-pihak lain agar persoalan dapat diketahui secara utuh.

Pemberitaan ini bukan untuk menghambat program pembangunan KDKMP, melainkan mendorong agar pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan hukum, administrasi, dan tata kelola yang berlaku.

Swara Bengkulu akan terus mengawal perkembangan persoalan ini dan membuka ruang klarifikasi serta hak jawab bagi seluruh pihak terkait.

Dedy Koboy

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. A thoroughly well-researched and insightful analysis on “dandim bs klaim kdkmp tanjung agung kantongi izin”. Looking forward to reading more of your insightful perspectives and follow-up work on this topic!