Dana Desa Tanjung Beringin Disorot, BPAN Akan Laporkan Sejumlah Pos Anggaran ke APH, Termasuk Dugaan Pengadaan Mobil

Oplus_131072

KAUR — Pengelolaan Dana Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Maje, Kabupaten Kaur, Bengkulu, kembali menjadi sorotan. Sejumlah pos anggaran dalam realisasi Dana Desa tahun 2024 dan 2025 dinilai perlu mendapat perhatian serta penelusuran lebih lanjut, termasuk dugaan pengadaan mobil.

Berdasarkan data penyaluran yang menjadi bahan sorotan, Desa Tanjung Beringin pada 2024 memiliki pagu Dana Desa sebesar Rp883.663.000. Dana tersebut tercatat telah disalurkan dalam dua tahap, yakni tahap pertama sebesar Rp350.122.200 atau 39,62 persen dan tahap kedua Rp533.540.800 atau 60,38 persen.

Pada tahun tersebut, sejumlah anggaran tercatat untuk berbagai kegiatan, antara lain peningkatan produksi tanaman pangan sebesar Rp131.545.000, pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana energi alternatif sebesar Rp190.877.000, pembinaan PKK Rp130.970.000, pembangunan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga Rp68.116.000, serta pembangunan atau peningkatan balai desa sebesar Rp52.314.000.

Selain itu, terdapat anggaran jalan lingkungan sebesar Rp46.145.000 dan Rp17.973.000, penyelenggaraan Posyandu Rp43.400.000, PAUD/TK/TPA/TPQ Rp35.200.000, pos keamanan desa Rp15.200.000, serta sejumlah pos lainnya.

Memasuki 2025, pagu Dana Desa Tanjung Beringin tercatat sebesar Rp739.640.000. Penyaluran juga tercatat dalam dua tahap, masing-masing Rp337.319.800 atau 45,61 persen dan Rp402.320.200 atau 54,39 persen.

Dalam data 2025, terdapat sejumlah pos yang menjadi perhatian, antara lain pengelolaan lingkungan hidup desa sebesar Rp215.000.000, penyertaan modal Rp147.928.000, pembinaan PKK Rp84.043.000, penyediaan sarana atau aset tetap perkantoran/pemerintahan Rp68.880.000, serta dugaan pengadaan mobil dan sejumlah anggaran untuk pendidikan, Posyandu, kepemudaan, lembaga adat, LKMD/LPM/LPMD dan keamanan desa.

Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan membawa temuan atau dugaan kejanggalan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dilakukan penelusuran lebih lanjut.

BPAN menyoroti sejumlah bidang, di antaranya ketahanan pangan, penyertaan modal, pembangunan jalan desa, pembinaan kelembagaan, kegiatan olahraga, rehabilitasi atau pengadaan sarana kantor desa, dugaan pengadaan mobil, jamban, Posyandu, serta beberapa pos anggaran dengan nilai cukup besar.

Menurut BPAN, besarnya nilai pada sejumlah kegiatan tersebut perlu diperiksa untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, bukti pertanggungjawaban, serta kondisi riil di lapangan.

Sorotan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya pelanggaran hukum. Pemeriksaan oleh pihak berwenang diperlukan untuk memastikan apakah seluruh penggunaan anggaran telah sesuai dengan APBDes, ketentuan Dana Desa, dokumen perencanaan desa, serta hasil pelaksanaan kegiatan.

Dalam ketentuan penggunaan Dana Desa 2024, pemerintah desa memang memiliki ruang untuk menyusun kegiatan sesuai kewenangan desa dan prioritas yang ditetapkan, dengan perencanaan dan penganggaran yang dibahas melalui mekanisme desa. Penggunaan Dana Desa juga dituntut efektif, efisien dan akuntabel.

Sementara untuk 2025, ketahanan pangan, pengembangan potensi desa, layanan dasar kesehatan, lingkungan, serta sejumlah prioritas lainnya termasuk dalam fokus penggunaan Dana Desa. Karena itu, setiap kegiatan tetap perlu dilaksanakan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan, termasuk apabila terdapat pengadaan kendaraan atau mobil desa.

BPAN menyatakan laporan kepada APH akan dilakukan agar sejumlah pos yang dinilai janggal dapat diverifikasi secara objektif, termasuk dengan membandingkan dokumen administrasi, nilai anggaran, pelaksanaan fisik maupun manfaat kegiatan bagi masyarakat.

Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan atau klarifikasi dari Pemerintah Desa Tanjung Beringin terkait seluruh pos anggaran yang menjadi sorotan BPAN, termasuk dugaan pengadaan mobil. Hak jawab dan klarifikasi dari Kepala Desa Tanjung Beringin maupun pihak terkait tetap terbuka untuk memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa tersebut.

(Sis)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *