Dana Desa Air Batang Disorot, BPAN Akan Laporkan BUMDes, Air Bersih dan Jalan Usaha Tani ke APH

KAUR — Pengelolaan Dana Desa Air Batang, Kecamatan Nasal, Kabupaten Kaur, menjadi sorotan. Badan Penelitian Aset Negara (BPAN) menyatakan akan melaporkan sejumlah pos penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2024 dan 2025 kepada aparat penegak hukum (APH) untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, pada 2024 Desa Air Batang memiliki pagu sebesar Rp770.683.000, dengan penyaluran mencapai Rp770.683.000. Dana tersebut disalurkan dalam dua tahap, yakni Rp397.452.000 atau 51,57 persen pada tahap pertama dan Rp373.231.000 atau 48,43 persen pada tahap kedua.

Sejumlah kegiatan dengan nilai cukup besar tercatat dalam penggunaan Dana Desa 2024. Di antaranya pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp157.344.000, pembangunan atau peningkatan sumber air bersih milik desa sebesar Rp129.995.020, pemeliharaan gedung atau prasarana balai desa sebesar Rp54.907.400, serta pembentukan awal BUM Desa sebesar Rp56.554.980.

Selain itu, terdapat anggaran keadaan mendesak sebesar Rp57.600.000, pembinaan PKK Rp50.646.000, sarana dan prasarana energi alternatif Rp52.255.000, serta sejumlah kegiatan pembinaan kelembagaan dan kemasyarakatan.

Memasuki 2025, pagu Dana Desa Air Batang tercatat sebesar Rp753.620.000 dan seluruhnya telah disalurkan. Tahap pertama sebesar Rp399.962.000 atau 53,07 persen, sedangkan tahap kedua Rp353.658.000 atau 46,93 persen.

Pada tahun tersebut, sejumlah pos kembali memiliki nilai anggaran cukup besar. Penggunaan untuk sumber air bersih tercatat dalam beberapa kegiatan dengan nilai masing-masing Rp24.598.000, Rp173.472.000 dan Rp36.819.000. Jalan lingkungan permukiman/gang sebesar Rp56.193.000, energi alternatif Rp83.100.000, dan penyelenggaraan Posyandu Rp39.600.000.

Sementara itu, anggaran penyertaan modal pada 2025 tercatat sebesar Rp150.724.000. Anggaran keadaan mendesak mencapai Rp54.000.000, sedangkan operasional pemerintah desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp22.608.600.

BPAN menilai sejumlah pos dengan nilai anggaran cukup besar tersebut perlu mendapatkan perhatian dan verifikasi. Khususnya terkait BUM Desa, pembangunan dan peningkatan sumber air bersih, jalan usaha tani, keadaan mendesak, pembinaan PKK, serta pos-pos anggaran lainnya yang nilainya signifikan.

BPAN menyatakan akan membawa temuan atau dugaan permasalahan dalam pengelolaan anggaran tersebut kepada APH agar dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan dokumen, realisasi kegiatan, kondisi fisik di lapangan, serta pertanggungjawaban penggunaan dana.

“Yang menjadi perhatian kami bukan semata-mata besarnya anggaran, tetapi bagaimana realisasi kegiatan tersebut dapat dibuktikan secara administrasi maupun fisik. Karena itu, kami akan melaporkannya kepada APH untuk dilakukan pemeriksaan,” demikian sikap BPAN sebagaimana disampaikan kepada media.

Dalam konteks tersebut, keberadaan anggaran penyertaan modal BUM Desa tahun 2025 sebesar Rp150.724.000 juga menjadi salah satu pos yang akan diminta untuk ditelusuri. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui dasar penyertaan modal, peruntukan dana, pengelolaan usaha, serta manfaatnya bagi masyarakat desa.

Hal serupa berlaku terhadap belanja sumber air bersih yang pada 2024 dan 2025 tercatat dengan nilai cukup besar. BPAN meminta agar realisasi pembangunan maupun peningkatan sarana tersebut dapat diverifikasi dengan dokumen perencanaan dan kondisi sebenarnya di lapangan.

Anggaran jalan usaha tani 2024 sebesar Rp157.344.000 juga menjadi perhatian. Verifikasi terhadap volume pekerjaan, lokasi, spesifikasi, serta kesesuaian antara anggaran dan hasil pekerjaan dinilai penting untuk memastikan penggunaan Dana Desa berjalan sesuai ketentuan.

Begitu pula dengan anggaran keadaan mendesak sebesar Rp57.600.000 pada 2024 dan Rp54.000.000 pada 2025. Penggunaan anggaran tersebut perlu dilihat berdasarkan dasar pengeluaran, penerima manfaat, bukti pertanggungjawaban, serta kondisi yang melatarbelakangi penetapan kegiatan.

BPAN juga menyoroti anggaran pembinaan PKK sebesar Rp50.646.000 pada 2024, yang dinilai perlu dibuka secara transparan terkait bentuk kegiatan, realisasi, penerima manfaat, dan dokumen pertanggungjawabannya.

Meski demikian, besarnya suatu anggaran atau tercantumnya sebuah kegiatan dalam data penyaluran tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana atau kerugian negara. Kepastian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan merupakan kewenangan lembaga pemeriksa dan aparat penegak hukum berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti.

Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan hak jawab dari Pemerintah Desa Air Batang, khususnya kepala desa atau pihak yang berwenang, mengenai realisasi seluruh kegiatan tersebut. Klarifikasi diperlukan agar informasi yang disampaikan kepada publik berimbang dan memberikan ruang bagi pemerintah desa untuk menjelaskan dasar perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa 2024 dan 2025.

BPAN berharap APH dapat melakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif apabila laporan tersebut nantinya disampaikan, sehingga pengelolaan Dana Desa Air Batang dapat dipastikan sesuai aturan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Team

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *