Kabupaten Lebong – Pelaksanaan proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Lebong yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2026 menjadi sorotan. Proyek senilai Rp1,4 miliar tersebut diduga telah mulai dikerjakan sebelum seluruh tahapan pengadaan, termasuk proses tender dan pengawasan, selesai dilaksanakan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan pekerjaan fisik telah berlangsung sebelum proses lelang dinyatakan selesai. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kepatuhan terhadap ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mengharuskan setiap pekerjaan dilaksanakan sesuai tahapan administrasi, kontrak, dan mekanisme yang berlaku.
Berdasarkan data yang diperoleh, proyek pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri Lebong menggunakan anggaran hibah dari APBD Kabupaten Lebong melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan. Ifan Raider Wijaya, ST, diketahui bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus menjabat Kepala Bidang Cipta Karya pada dinas tersebut.
Di lapangan, pekerjaan fisik disebut telah berlangsung ketika proses pengadaan masih menjadi perhatian publik. Bahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, CV Diana Karya Konstruksi menjadi penawar tunggal dan menandatangani kontrak pekerjaan pada 1 Juli 2026. Pada saat itu, progres fisik disebut telah mencapai sekitar 25 persen. Sementara itu, kontrak jasa pengawasan baru efektif pada akhir Juli 2026. Apabila informasi tersebut benar, maka terdapat indikasi sebagian pekerjaan fisik telah berlangsung tanpa pengawasan yang telah dikontrakkan secara resmi.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya penyimpangan terhadap mekanisme pengadaan. Namun demikian, hingga saat ini belum terdapat putusan ataupun hasil pemeriksaan aparat penegak hukum yang menyatakan telah terjadi pelanggaran hukum maupun tindak pidana. Oleh karena itu, seluruh pihak tetap harus mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ketua Perkumpulan Front Aliansi Masyarakat Lebong menyampaikan kritik terhadap proses pelaksanaan proyek tersebut. Menurutnya, apabila pekerjaan benar dimulai sebelum tahapan pengadaan selesai, maka hal itu berpotensi mencederai prinsip transparansi, persaingan usaha yang sehat, dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.
Ia juga menilai mekanisme Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) perlu dievaluasi apabila ditemukan praktik yang tidak berjalan sesuai prosedur. Pernyataan tersebut merupakan pandangan narasumber dan memerlukan pembuktian melalui proses pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Organisasi tersebut menyatakan akan melaporkan persoalan ini secara resmi kepada Polda Bengkulu agar dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Langkah tersebut, menurut mereka, bertujuan memperoleh kepastian hukum sekaligus menjawab berbagai dugaan yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk isu mengenai praktik gratifikasi maupun dugaan “ijon proyek” yang hingga kini belum terbukti.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perhubungan Kabupaten Lebong, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pihak CV Diana Karya Konstruksi, maupun Kejaksaan Negeri Lebong diharapkan dapat memberikan klarifikasi dan tanggapan resmi guna memberikan penjelasan secara berimbang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Red: Dedy Koboy







[1413]Quickwin | Link vào tải app và chơi slots nổ hũ online,Truy cập quickwin để trải nghiệm game slots nổ hũ, học cách chơi baccarat online và nạp tiền qua momo casino nhanh chóng. Đăng ký tài khoản ngay hôm nay. visit: quickwin
[3189]tk11 লগইন এবং অ্যাপ ডাউনলোড – বিকাশ অনলাইন ক্যাসিনো সাইট,tk11 লগইন করুন এবং সহজে অ্যাপ ডাউনলোড করে নিন। এখানে বিকাশ দিয়ে অনলাইন ক্যাসিনো গেম এবং সেরা স্লট গেম সাইট উপভোগ করুন। আজই জয়েন করুন। visit: tk11