KAUR — Pengelolaan Dana Desa Babat, Kecamatan Tetap, Kabupaten Kaur, Bengkulu, menjadi sorotan setelah nilai anggaran yang tercatat mencapai sekitar Rp1,45 miliar dalam dua tahun anggaran, yakni 2024 dan 2025. Besarnya anggaran pada sejumlah kegiatan, khususnya pembangunan jalan dan penyertaan modal, kini mendapat perhatian dari Badan Peneliti Aset Negara (BPAN) yang menyatakan akan membawa temuan atau dugaan penyimpangan tersebut kepada aparat penegak hukum (APH).
Berdasarkan data penyaluran Dana Desa, pada Tahun Anggaran 2024 Desa Babat memiliki pagu sebesar Rp737.085.000 dan seluruh anggaran tersebut tercatat telah disalurkan. Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, yakni Rp400.810.200 atau 54,38 persen pada tahap pertama dan Rp336.274.800 atau 45,62 persen pada tahap kedua. Desa Babat dalam data tersebut berstatus berkembang.
Sejumlah kegiatan pada 2024 tercatat mendapatkan alokasi cukup besar. Di antaranya pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengerasan jalan usaha tani sebesar Rp216.098.000, serta pembangunan, rehabilitasi, peningkatan dan pengerasan jalan desa sebesar Rp206.181.000.
Selain sektor infrastruktur, anggaran juga dialokasikan untuk penyelenggaraan Posyandu sebesar Rp60.045.000, sarana perkantoran pemerintahan Rp35.510.000, pembinaan PKK Rp26.600.000, serta sejumlah program kelembagaan, pendidikan, kesehatan, keamanan dan kegiatan kemasyarakatan lainnya.
Sementara pada Tahun Anggaran 2025, pagu Dana Desa Babat tercatat sebesar Rp713.423.000 dan kembali disalurkan dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp390.313.800 atau 54,71 persen, sedangkan tahap kedua Rp323.109.200 atau 45,29 persen.
Pada tahun tersebut, perhatian juga tertuju pada sektor pembangunan jalan usaha tani. Terdapat tiga pos kegiatan dengan nilai masing-masing Rp6.279.500, Rp281.532.750 dan Rp21.110.750, sehingga total alokasi yang tercatat untuk kegiatan jalan usaha tani mencapai sekitar Rp308,92 juta.
Selain itu, terdapat alokasi Rp143.600.000 untuk penyertaan modal, Rp61.800.000 untuk pembinaan PKK, Rp43.400.000 untuk penyelenggaraan Posyandu, serta Rp28.800.000 untuk keadaan mendesak.
Besarnya anggaran pada sejumlah kegiatan tersebut menjadi perhatian BPAN. Organisasi tersebut menilai perlu dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan kesesuaian antara anggaran yang tercantum dalam dokumen dengan realisasi kegiatan di lapangan.
Sorotan terutama diarahkan pada kegiatan pembangunan jalan usaha tani, jalan desa serta penyertaan modal. Nilai anggaran yang cukup besar dinilai perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen perencanaan, pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, volume dan spesifikasi kegiatan hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
BPAN menyatakan akan melaporkan dugaan mark-up atau penyimpangan pengelolaan Dana Desa Babat tersebut kepada APH agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan hukum. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi pintu masuk untuk menguji apakah seluruh penggunaan Dana Desa telah dilaksanakan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, data anggaran yang menjadi dasar sorotan belum dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana maupun mark-up. Kepastian mengenai ada atau tidaknya penyimpangan membutuhkan pemeriksaan dan audit oleh lembaga yang berwenang, disertai pembuktian atas kondisi pekerjaan serta dokumen pertanggungjawaban.
BPAN juga mendorong agar proses pemeriksaan dilakukan secara transparan sehingga penggunaan Dana Desa Babat selama 2024 dan 2025 dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.
Jika laporan tersebut benar-benar disampaikan kepada APH, masyarakat berharap aparat dapat menelusuri seluruh rangkaian pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan hingga realisasi, khususnya terhadap pos-pos dengan nilai terbesar. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan Dana Desa yang bersumber dari keuangan negara benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Babat.
Red: hermawansyah
